Jakarta – Untuk meningkatkan kualitas loket layanan pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya pembekalan product knowledge dan hospitality bagi petugas loket. Menurutnya, peningkatan kapasitas tersebut perlu dibarengi dengan sinkronisasi antara loket pelayanan dan back office di Kantor Pertanahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
“Ini perlu adanya asesmen ulang para petugas loket di semua Kantor Pertanahan besar. Nantinya mereka akan dibekali pembinaan khusus product knowledge atau pengetahuan layanan, kemudian yang kedua adalah hospitality. Kombinasi dua hal ini sangat penting,” ujar Menteri Nusron dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, Selasa (13/01/2026).
Menurut Menteri Nusron, keseragaman pemahaman terhadap produk layanan yang didukung hospitality yang baik akan membuat pelayanan pertanahan tersampaikan secara jelas dan komprehensif kepada masyarakat.
“Makanya hospitality tim loket itu penting. Jangan sampai hari ini berkas kurang persyaratan A, besok datang lagi kurang persyaratan B, lalu berganti lagi. Itu kan tidak komprehensif,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah pembinaan tersebut penting dilakukan mengingat dalam sejumlah kunjungan pembinaan ke daerah masih ditemukan tantangan pelayanan, terutama dalam koordinasi antara petugas loket dan back office.
“Nantinya petugas loket dan front office akan diberikan pembinaan di BPSDM. Ini penting, karena front end pelayanan kita berada di loket,” kata Menteri Nusron.
Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya. Ia menilai, selain pembinaan khusus bagi petugas loket, diperlukan penguatan komunikasi dan koordinasi dari Kepala Kantor Pertanahan kepada seluruh petugas pelayanan di lapangan.
“Dari Kepala Kantor juga harus menyinkronkan tugas petugas loket, manajer loket, dan back office. Itu menjadi tugas utama Kepala Kantor. Misalnya berkas ditolak karena persyaratan tertentu, maka harus dipastikan ada satu kesepahaman,” terang Virgo Eresta Jaya.
Dalam kegiatan pembinaan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta turut memaparkan progres pelayanan serta berbagai tantangan yang dihadapi di masing-masing kantor. Kegiatan ini juga dihadiri Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; serta para Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta.
